“Sistem core tax akan memberikan manfaat bagi DJP dalam pelaksanaan proses bisnis berbasis electronic yang lebih akuntabel, kredibel, dan bisa lebih dipercaya oleh Wajib Pajak,” kata Neil.

Melihat perubahan zaman yang semakin berkembang, DJP menyadari institusinya tidak bisa jalan di tempat. Ketika semuanya serba digital, administrasi perpajakan pun juga harus naik kelas kepada digitalisasi.

Dengan memperbaiki efisiensi dan akurasi melalui sistem Coretax, Pemerintah berharap dapat mempersempit tax gap

Dengan fitur-fitur ini, Coretax diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan perpajakan, serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka.

Bantuan: Panduan penggunaan aplikasi tersedia untuk memberikan informasi teknis dan operasional kepada pengguna.

Dengan coretax technique ini, kata Iwan, tidak akan ada perekaman administrasi pajak secara handbook atau diperiksa oleh manusia. "Jadi bagaimana sedikit mungkin intervensi dari manusia di dalam proses data input, datanya digital," tegasnya.

Pembelajaran dari implementasi Coretax di atas dapat menjadi refleksi penting untuk mendukung keberhasilan transformasi electronic layanan publik Indonesia di masa depan.

Semua dokumen DJP nantinya akan menggunakan tanda tangan elektronik dengan barcode yang dapat dicek untuk melihat keaslian dokumen.

Pengurangan interaksi handbook, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi bergantung pada proses birokrasi yang panjang.

Kedua, memperhatikan aksesibilitas koneksi Online. Saat ini koneksi Web di Indonesia masih belum tersebar merata. Infrastruktur Online yang merata di seluruh wilayah Indonesia menjadi fondasi untuk menghubungkan 89 entitas pusat dan daerah, termasuk BUMN dan read more kementerian, secara terpusat.

Dengan demikian, Suryo menegaskan bahwa solusi yang terus dilakukan DJP untuk mengatasi kendala penggunaan core tax adalah mengoptimalkan kapasitas sistem, menyempurnakan mekanisme pengelolaan perubahan akses, dan pelebaran bandwidth. 

Terlebih lagi, sudah terintegrasi dengan sistem akuntansi online Mekari Jurnal sehingga pengelolaan transaksi bisnis dan keuangan sekaligus perpajakannya dapat dilakukan secara otomatis.

Menurut Sri Mulyani, DJP sudah melakukan berbagai uji coba dengan 21 proses bisnis yang berubah dengan scope cluster meliputi layanan dan pengumpulan information, information analitik, pengawasan dan penegakan hukum, serta sistem pendukungnya.

Berikut beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai panduan menghadapi pelaksanaan pembaruan sistem perpajakan dengan Coretax